Kepahiang – ayobengkulu.id

Pemerintah pusat udah gelontorin dana desa miliaran rupiah biar pembangunan di kampung-kampung makin ngebut.
Tapi niat baik itu kayaknya mental ke got waktu turun di Desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu, Kepahiang.

Aturan yang ditulis rapi dalam PMK Nomor 93/PMK, yang intinya dana desa itu dipake buat ngejalanin pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan warga… eh, malah kayak dilewatin gitu aja.

Soalnya, ada dugaan kuat banget kalau penyusunan anggaran sampai pembangunan sarpras tahun 2025 di desa itu, nggak beres.
Bahasa halusnya: indikasi penyelewengan.
Bahasa kasarnya: ya kamu tahu lah… ngibul berpotensi korupsi.

Rabat Beton 100 Juta Lebih… Tapi Dibikin Kayak Proyek Pramuka

Tim di lapangan nemuin proyek rabat beton dengan anggaran Rp104.149.000.
Tapi waktu pengerjaan?
Aduh, bang…
Nggak ada molen, nggak ada pondasi penahan.
Kayak bikin jalanan buat lewat sepeda, bukan buat warga satu desa.

Warga pun cuma bisa geleng-geleng.

“Bahannya nggak sesuai spek bangunan pemerintah,” kata salah satu warga yang milih merahasiakan namanya.
(dan kami maklum, takut HP diblokir juga kali ya…)

Masalahnya Nggak Main-Main

Kalau dugaan ini terbukti, dampaknya bisa panjang.
Ada UU 31/1999 dan UU 20/2001 yang ngatur soal korupsi, lengkap sama ancaman hukuman bagi yang merugikan keuangan negara.

Belum lagi kalau pelakunya Aparatur Sipil Negara.
Sanksinya bisa sampai pecat tidak hormat sesuai UU ASN Nomor 5/2014, plus aturan-aturan pelengkap dari PP 11/2017 dan PP 53.

Intinya: bukan perkara sepele.

Dikonfirmasi? Kades: Seen → Block → Menghilang

Tim coba cari keterangan langsung.
Kantor desa? Sepi.
Dihubungi via WhatsApp?
Ngakak sih—dibaca kagak, diblok iya.

Bapak Kepala Desa tampaknya memilih gaya komunikasi “bungkam tapi agresif”.

Kami Titip Pesan…

Kepada Inspektorat dan penegak hukum, warga nunggu langkah nyata.
Turun ke lapangan, cek anggaran, audit penggunaan dana desa Batu Kalung.

Karena kalau dibiarkan, lama-lama yang dibangun cuma tembok kebal kritik—bukan desa maju.

(tim/ombb)