Jakarta, ayoBENGKULU || 10 Mei 2026

Penurunan potongan ke 8% adalah langkah maju dan bentuk respons positif. Tapi menyebut ini sebagai “kemenangan final” justru berbahaya dan sangat prematur. Yang dibutuhkan adalah regulasi tegas dari Presiden seperti yang disampaikan Ketum SePOI Mahmud Fly: mengikat dua pihak, menjamin kepastian pendapatan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Jangan cepat syukuran sebelum hitam di atas putih.

1. Belum Ada Dasar Hukum yang Mengikat  

Euforia penurunan potongan menjadi 8% patut diapresiasi. Namun sampai hari ini belum ada Perpres atau aturan resmi yang mengubah batas potongan 20% sesuai Kepmenhub KP 1001/2022. Tanpa payung hukum, kebijakan ini rawan diubah sepihak oleh aplikator sesuai kondisi pasar. Yang dibutuhkan driver adalah kepastian hukum, bukan kebijakan diskresi.

2. Potongan Bukan Satu-satunya Masalah  

Fokus ke angka 8% bisa mengaburkan isu struktural lain. Yang paling mendesak adalah kepastian pendapatan yang sebelumnya diatur pada PM 12/2019 dan KP 1001/2022 tapi tidak dijalankan. Belum lagi sistem insentif yang makin mencekik, skema prioritas order yang tidak transparan, status kemitraan yang lemah, serta absennya jaminan sosial dan THR. Memotong tarif tanpa membenahi algoritma dan skema bonus hanya akan membuat pendapatan driver stagnan, karena order dialihkan ke skema “hemat” atau “slot”.

3. Dampak ke Ekosistem Juga Harus Dihitung  

Potongan 8% artinya pendapatan aplikator turun drastis. Jika tidak diimbangi efisiensi internal, risikonya fitur safety dikurangi, asuransi dihapus, atau biaya dialihkan ke konsumen lewat kenaikan tarif. Ujungnya order sepi dan driver tetap yang kena. Keseimbangan itu kunci: driver sejahtera, aplikator sehat, konsumen tidak kabur.

4. Pernyataan “Kemenangan Sudah Diraih” Terlalu Dini  

Perjuangan driver ojol belum selesai. Klaim kemenangan sekarang berisiko melonggarkan tekanan publik, padahal tuntutan SePOI dan serikat lain jelas: regulasi komprehensif yang mengatur hak dan kewajiban pengemudi dan aplikator, status kerja yang jelas, serta jaminan pendapatan minimum. Kalau berhenti di 8% saja, 6 bulan lagi masalah yang sama akan muncul lagi.