Bengkulu - ayobengkulu.id || Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Kepahiang pasca fasilitasi Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menunjukkan satu hal: peluang harus segera dijemput, bukan ditunggu.

Beberapa hari setelah Sultan B Najamuddin melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah pusat melalui sambungan telepon, tindak lanjut konkret pun terjadi. Surat resmi dari Jakarta turun, dan Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP langsung bergerak.

Pada Senin (22/12/2025), Bupati Zurdi Nata hadir dalam pertemuan strategis bersama jajaran Kementerian Koordinator Infrastruktur. Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan nasional, mulai dari Bappenas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, hingga sejumlah lembaga teknis terkait.

Di hadapan forum tersebut, Bupati Kepahiang secara langsung memaparkan kebutuhan riil daerah, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

“Alhamdulillah, kita sudah diterima jajaran Kemenko Infrastruktur berkat fasilitasi Ketua DPD RI Sultan. Fokus utama yang kami sampaikan meliputi perbaikan jalan, rehabilitasi jembatan, serta peningkatan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan di Kabupaten Kepahiang,” ujar Bupati Zurdi Nata dalam keterangan via telepon kepada rri.co.id, Rabu (24/12/2024).

Untuk sektor jalan, Pemkab Kepahiang mengusulkan perbaikan sejumlah ruas vital, termasuk Jalan Damar Kencana–Batu Bandung–Renah Kurung yang sempat viral akibat kerusakan parah. Selain itu, ruas-ruas jalan di kawasan Kabawetan juga masuk dalam daftar prioritas. Tak kalah penting, perbaikan Jembatan Peda serta rehabilitasi jaringan irigasi strategis turut diusulkan guna menopang sektor pertanian.

Langkah jemput bola ini tidak berhenti di sektor infrastruktur. Sehari berselang, Selasa (23/12/2025), Bupati Zurdi Nata melanjutkan agenda dengan menemui Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kepahiang mengusulkan Program Sekolah Rakyat (SR) yang kini telah masuk dalam daftar usulan nasional. Program ini dirancang sebagai sekolah berkonsep boarding school bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Meski masih ada beberapa persyaratan administrasi, saya memastikan seluruh kelengkapan telah kita penuhi,” tegas Bupati.

Selain Sekolah Rakyat, Pemkab Kepahiang juga mengajukan Program Rumah Sejahtera Terpadu bagi masyarakat kurang mampu, serta dukungan program BPJS dan BPI dari pemerintah pusat.

Respons kementerian terhadap berbagai usulan tersebut dinilai sangat positif. Harapannya, sejumlah program strategis itu dapat mulai terealisasi pada tahun 2026 mendatang.

Menurut Bupati Zurdi Nata, Sekolah Rakyat memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa. Dengan fasilitas lengkap—mulai dari buku, pakaian, konsumsi harian, hingga perangkat pembelajaran seperti laptop—program ini diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan.

“Ini investasi besar untuk masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat bukan sekadar pendidikan, tapi solusi jangka panjang pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat serta pendampingan dari lembaga legislatif sangat dibutuhkan agar berbagai program strategis tersebut dapat terwujud.

Pada kesempatan itu, Bupati Kepahiang menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin atas dukungan dan fasilitasi yang telah diberikan. Menurutnya, peran tersebut membuka akses langsung daerah ke kementerian dan lembaga strategis di Jakarta.

Ke depan, Pemkab Kepahiang berharap fasilitasi serupa dapat terus berlanjut, termasuk dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk rencana pembangunan stadion daerah.

“Jika sudah difasilitasi, daerah tinggal bergerak untuk mengejarnya. Harapannya semua bisa terlaksana,” tutup Bupati Zurdi Nata.

Sumber: Rilis Berita DPD RI
Rewrite: Deckiyuza
Editor: Hengky Yohanes