Jakarta – Ayobengkulu.id

Hubungan antara pemerintah dan perusahaan aplikator disinyalir berjalan tidak seimbang dan merugikan para pengemudi ojek online. Keringat para pengemudi seolah menjadi ladang keuntungan, sementara negara dinilai abai dalam melindungi kesejahteraan mereka.

Jeritan para pengemudi online kini tak lagi terdengar oleh para elite. Nurani para pengambil kebijakan dipertanyakan, ketika kepentingan ekonomi diduga lebih diutamakan dibandingkan keadilan sosial bagi para pekerja sektor transportasi digital.

Bukan saksi pernikahan dua insan, namun patung Tugu Proklamasi dan Gedung Istana Kepresidenan menjadi saksi bisu. Ribuan pengemudi online yang tergabung dalam SePOI (Serikat Pengemudi Online Indonesia) dari berbagai komunitas dan latar belakang warna atribut turun ke jalan, menitipkan harapan dan suara demi kesejahteraan bersama.

Namun, harapan itu kembali dinilai semu. Janji-janji yang disampaikan pejabat berkemeja putih dan bercelana hitam kembali dianggap sebagai janji palsu.

“Teman-teman pengemudi online, pada hari ini 20 November 2025, pemerintah berjanji akan mengesahkan Peraturan Presiden pada awal Januari 2026. Semua tuntutan teman-teman jangan takut dan jangan gundah gulana,”
seru orator dari atas mobil komando di depan Istana.

Sayangnya, hingga kini janji tersebut belum menunjukkan kepastian nyata di atas kertas hukum. Sementara itu, para aplikator justru dinilai semakin merajalela.

Aplikator terus menyebut pengemudi sebagai “mitra”, namun di sisi lain meluncurkan berbagai program yang dinilai menambah beban kerja. Jika sebelumnya batas waktu kerja hanya 14 jam, kini jam kerja pengemudi disebut meningkat hingga 17 jam.

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan pengemudi. SePOI menegaskan, jika pemerintah kembali mengabaikan tuntutan mereka, gelombang aksi yang lebih besar akan kembali digelar.

Video Terkait